Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama Dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah
Wargi Kabupaten Bandung…
Bupati Bandung Dadang Supriatna selaku Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah yang diselenggarakan di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, serta Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Bupati juga menekankan pentingnya keakuratan data sebagai rujukan bersama. Ia menyambut baik jika Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat dijadikan acuan tunggal, terutama dalam upaya perbaikan kondisi masyarakat dari desil 1 hingga desil 5. Menurutnya, keandalan big data sangat krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, Bupati juga menyoroti tantangan sosial yang perlu segera ditangani bersama, seperti maraknya judi online, pinjaman online ilegal, dan praktik rentenir (bank emok) yang menurutnya merusak karakter masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak akan optimal jika penyakit sosial seperti ini terus dibiarkan berkembang.
Sebagai bentuk intervensi nyata, Kabupaten Bandung telah mengembangkan sejumlah program prioritas, antara lain Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) berbasis swadaya masyarakat, Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memastikan akses air bersih yang layak, Pelatihan dan pemberian pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi keluarga kurang mampu.
Dari sisi hulu-hilir pengentasan kemiskinan, Pemkab Bandung juga telah mengintegrasikan program KDMP dan MBG sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis supply dan demand yang terarah.
