Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui MCSP KPK
Wargi Kabupaten Bandung..
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Moh Toha, Selasa (26/8/2025). Kegiatan tersebut diikuti jajaran DPRD, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, pimpinan BUMD, camat se-Kabupaten Bandung, mitra kerja pemerintah daerah, serta unsur media.
MCSP yang digagas KPK disebut sebagai instrumen penting untuk mendorong perbaikan tata kelola, khususnya pada empat area strategis: perencanaan dan penganggaran, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan termasuk alih fungsi lahan.
Bupati memaparkan sejumlah capaian Kabupaten Bandung, seperti peningkatan skor MCP KPK menjadi 93%, skor SPI 74,04%, nilai SAKIP predikat BB, kepatuhan pelayanan publik kategori A, maturitas SPIP level 3, serta opini WTP dari BPK RI sebanyak sembilan kali berturut-turut.
“Capaian ini membuktikan konsistensi kami dalam menghadirkan tata kelola yang baik. Namun kami tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung Lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah 2 KPK, Arif Nurcahyo, menekankan pentingnya konsistensi Pemkab Bandung menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengingatkan agar capaian baik yang telah diraih tidak terciderai pelanggaran hukum, serta memerhatikan delapan aspek tata kelola, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan, dan penguatan APIP.
Arif juga menegaskan bahwa pembangunan di Kab. Bandung harus selaras dengan aspirasi masyarakat, dokumen perencanaan, dan visi misi daerah. Menurutnya, kualitas pelayanan publik akan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
