Pemantauan Lapangan Aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kabupaten Bandung

Wargi Kabupaten Bandung…

Di Ruang Rapat Bupati (26/8) Pemkab Bandung menerima kunjungan dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka rapat koordinasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Kemudian, bupati menyoroti pentingnya pengelolaan potensi daerah secara terukur dan terintegrasi ke dalam sistem pendapatan daerah. Ia menyinggung banyaknya sektor potensial yang dapat ditingkatkan.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa komitmen Pemkab Bandung terhadap perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. “Dalam hal pengurusan dengan ATR/BPN terus kami dorong, dan saya minta kepala desa membuat Perdes tentang Sawah Abadi. Jika pemilik lahan sepakat menjadikan sawahnya bagian dari LSD, kami akan bebaskan pajaknya. Ini bentuk komitmen kami untuk menuju swasembada pangan,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, ia menyatakan terus berupaya mencari solusi berkeadilan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan layanan publik.

“Kami terus berupaya mencari solusi, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk keberlanjutan Kabupaten Bandung ke depan. Kita ingin pembangunan terus ditingkatkan, tapi lahan sawah tetap terjaga. Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi pendapatan daerah pun ikut naik dan masyarakat tetap sejahtera,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Kab. Bandung Cakra Amiyana membahas secara teknis terkait aksi pengendalian alih fungsi lahan di Kab. Bandung bersama perangkat daerah terkait yakni DPUPR, Disperkimtan, Distan, DLH, DPMPTSP juga BPN.

“Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota provinsi Jabar, dimana pertumbuhan penduduk terus meningkat. Maka hal tersebut juga menjadi indikator pengembangan perumahan yang harus disertai dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, melalui intergrasi LSD dengan RDTR, “ujarnya.