Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025

Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025

Wargi Kabupaten Bandung…

Sekda Cakra Amiyana menghadiri sekaligus membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine.

Pada kesempatan tersebut, sekda menyampaikan arahan terkait pentingnya pemahaman yang benar mengenai gender dan pengarusutamaannya. Ia menekankan bahwa konsep gender merupakan upaya mewujudkan kesetaraan, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, peran, dan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemudian, ia juga menyoroti bahwa perempuan kini tidak lagi berada pada kondisi tradisional yang terbatas pada peran domestik, melainkan telah berperan aktif dan kompetitif dalam berbagai bidang pekerjaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan tidak ada sikap meremehkan atau mendiskriminasi suatu gender dalam proses pembangunan.

“Saya mengajak seuruh perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai alat analisis PUG seperti Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP). GBS kini harus mampu mencerminkan sejauh mana APBD telah responsif terhadap kesetaraan gender,” ujarnya.

Menurut beliau, prinsip PUG harus tercermin dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program daerah.

Lebih lanjut Sekda memberi contoh konkret penerapan PUG dalam penyediaan fasilitas publik. Ketika perangkat daerah memberikan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada masyarakat mulai dari akses jalan, air bersih, hingga PJU, maka aspek keamanan dan kenyamanan bagi perempuan harus diperhatikan. Hal ini, menurut Sekda, merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan aman bagi semua pihak.

Sebagi informasi, kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh perangkat daerah, Pokja PUG Kabupaten Bandung, serta narasumber dari Forum Kajian Gender dan Anak Provinsi Jawa Barat.