Rakor Penataan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Di Wilayah Jawa Barat

Wargi Kabupaten Bandung..

Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Koordinasi Penataan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Jawa Barat bersama para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini membahas langkah-langkah strategis dalam penataan dan pengelolaan pertambangan MBLB agar lebih terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk menertibkan izin usaha pertambangan agar sesuai regulasi, menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar area tambang, mengoptimalkan potensi sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Melalui koordinasi lintas daerah ini, diharapkan penataan tambang MBLB di Jawa Barat semakin tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama
menyebutkan, Integrasi pengelolaan tambang di tingkat provinsi akan menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan tata kelola perizinan dan pengawasan, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang selama ini sering muncul akibat tumpang tindih kebijakan antar daerah.

"Saya harap semua sepakat untuk melakukan pembinaan dan penertiban dengan langkah persuasif, baik bagi perusahaan pertambangan berizin atapun belum, sehingga pada akhirnya ekonomi rakyat terkawal dan lingkungan terjaga, " imbuhnya.

Turut hadir pada agenda tersebut para Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala DPUTR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Bagian SDA se Jawa Barat.