Lepas Peserta Retreat, Pemkab Bandung Cetak Pemimpin Birokrasi Andal
Wargi Kabupaten Bandung..
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna, secara resmi melepas 80 peserta Peningkatan Kapasitas ASN Jabatan Manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang terdiri atas Sekretaris Badan dan Dinas, Camat, serta para Kepala Bidang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18 hingga 22 Desember 2025 dan dipusatkan di Plaza Upakarti, Soreang, Kamis (18/12/2025).
Dalam sambutannya, wabup menegaskan bahwa peningkatan kapasitas jabatan manajerial merupakan bagian strategis dalam membangun aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks. ASN, khususnya pada jabatan manajerial, dituntut tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab, keteladanan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam membangun pola pikir kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif. ASN diharapkan mampu membaca perubahan zaman, memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan wawasan baru, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan kemampuan manajerial. Para peserta juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, serta menaati ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan pelatihan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS—Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera—serta berkelanjutan menuju Indonesia Emas.
Wabup secara resmi melepas para peserta Peningkatan Kapasitas ASN Jabatan Manajerial, disertai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
