Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat

Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat

Wargi Kabupaten Bandung…

Bupati Bandung dadang Supriatna menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan pada Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat yang digelar di Bale Gemah Ripah, Kantor Gubernur Jawa Barat, Kamis (18/12/2025).

Dalam forum yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid serta pemangku kepentingan lintas sektor tersebut, Bupati Bandung menyampaikan bahwa pembangunan tidak dapat dihentikan, namun harus berjalan seiring dengan pengamanan ruang dan daya dukung lingkungan.

“Setiap pengembang yang mengajukan perizinan harus menyiapkan cadangan ruang untuk danau. Cadangan penyimpan air ini sangat penting sebagai bagian dari mitigasi banjir,” tegas Bupati.

Ia meyakini bahwa pengaturan tata ruang yang tegas dan berkeadilan dinilai menjadi kunci agar pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan berjalan seimbang.

Sejalan dengan rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bupati menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung dan mengusulkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah disepakati bersama. Menurutnya, kepastian tata ruang akan memberikan arah yang jelas terkait kawasan yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan, termasuk dalam aktivitas pertambangan dan pembangunan perumahan.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangan, termasuk terhadap kebijakan yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat, demi memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan risiko bencana di masa depan.

Rapat koordinasi ini bertujuan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di Jawa Barat, khususnya terkait perizinan pembangunan di wilayah rawan bencana, perlindungan lahan pertanian, serta penataan kawasan sempadan sungai. Kesepakatan lintas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu menciptakan harmoni antara konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.