Sekda Kab. Bandung Tekankan Transformasi Birokrasi Sebagai Kunci Harmonisasi Kebijakan Pimpinan

Sekda Kab. Bandung Tekankan Transformasi Birokrasi Sebagai Kunci Harmonisasi Kebijakan Pimpinan

Wargi Kabupaten Bandung..

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, bersama Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, memberikan pengarahan dalam kegiatan Pelatihan Transformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi terhadap Arah Kebijakan Pimpinan menuju Bandung Lebih BEDAS yang diselenggarakan di Pusdikajen, Lembang, Sabtu (20/09/2025).

Dalam arahannya, sekda menegaskan bahwa transformasi birokrasi menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2025–2029. Transformasi tersebut harus dilaksanakan melalui penguatan sinergi, harmonisasi, serta integrasi kebijakan lintas perangkat daerah agar lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data makro pembangunan, Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 74,59 pada tahun 2024, penurunan angka kemiskinan menjadi 6,19 persen, serta gini rasio yang semakin membaik. Namun demikian, sekda juga menekankan masih adanya tantangan pembangunan, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

Melalui paparan bertajuk Kompas Harmoni Agile, sekda menekankan pentingnya lima komponen utama dalam proses transformasi birokrasi, yaitu agilitas, transformasi terarah, kolaborasi lintas sektor, sinkronisasi kebijakan, serta harmoni dalam sistem pemerintahan. Kelima komponen tersebut dipandang sebagai pondasi untuk memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sekda menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan implementasi, tetapi juga pada akuntabilitas dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga komitmen, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat koordinasi agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Kabupaten Bandung.