Sekda Hadiri Pemantauan TLRHP BPK dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2025

Sekda Hadiri Pemantauan TLRHP BPK dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2025

Wargi Kabupaten Bandung..

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menghadiri Pembukaan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (16/12/2025). Kegiatan tersebut dipimpin oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menegaskan bahwa pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan langkah strategis untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPK mengedepankan pendekatan pembinaan guna memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian daerah merupakan kebutuhan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya penguatan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai standar minimum tata kelola keuangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten dan bertanggung jawab. Menurutnya, pemantauan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan ganti kerugian daerah dapat terwujud, sehingga mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.