Penanaman Teh dan Tanaman Kekayuan di Kebun Malabar, Upaya Terpadu Pemulihan Lingkungan Hulu Bandung Selatan
Wargi Kabupaten Bandung..
Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi melaksanakan kegiatan Penanaman Tanaman Komoditi Teh dan Tanaman Kekayuan di Kebun Malabar Afdeling Kertamanah (Mess Cinyiruan) PTPN 1 Regional 2, Kec. Pangalengan, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, jajaran PTPN VIII, Perhutani, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah konkret pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu Kab. Bandung.
Bupati Bandung bersama PTPN akan memetakan kawasan perkebunan untuk mengembalikan fungsi lahan ke tanaman keras secara terencana, dengan pembagian peran dan pembiayaan antara APBD Provinsi dan PTPN guna menjamin keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan sosial ekonomi.
Dirinya juga menegaskan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alih fungsi lahan mulai Januari 2026, termasuk kawasan eksisting di bawah pengelolaan PTPN. “Evaluasi ini disertai percepatan penataan Hak Guna Usaha untuk memperkuat pengendalian kawasan, dengan tetap memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya perubahan pola pengelolaan lahan lereng untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi. Ia menyampaikan bahwa kawasan yang mengalami degradasi harus dikembalikan pada fungsi vegetasi tahunan melalui penanaman tanaman keras dan perkebunan berkelanjutan, seraya memastikan masyarakat tetap memperoleh sumber penghidupan. “Penanaman ini tidak boleh berhenti di satu titik. Semua harus berubah, namun warga tidak boleh dirugikan dan justru dilibatkan dalam kegiatan penghijauan,” ujarnya.
Direktur Utama PTPN VIII menegaskan pentingnya pengelolaan terpadu kawasan hulu DAS Citarum melalui sinergi antarzona, pengembangan agroforestri berbasis komoditas tahunan seperti teh dan kopi, serta penataan zonasi lahan untuk mencapai minimal 30 persen tutupan hutan sebagai prasyarat ketahanan lingkungan di Jabar dan Kab. Bandung.
