Rapat Koordinasi Gubernur terkait Penanganan Banjir Wilayah Bandung Raya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
Wargi Kabupaten Bandung…
Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penanganan banjir di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Rapat berlangsung di Ruangan Loka Wirasaba IPDN Jatinangor, Sumedang, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas daerah dalam menghadapi persoalan kebencanaan yang bersifat regional.
Dalam forum tersebut, gubernur menekankan pentingnya penataan ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah cekungan Bandung dan kawasan dataran tinggi. “Ruang terbuka hijau harus dipertahankan, sementara izin pembangunan perumahan yang telah berjalan maupun sudah diterbitkan diminta untuk ditunda sementara, guna dilakukan evaluasi tata ruang agar tidak menimbulkan risiko banjir dan longsor di masa depan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung menyampaikan kondisi banjir yang terjadi merupakan siklus lima tahunan dengan curah hujan sangat tinggi dan berdampak pada 15 kecamatan. Setelah rapat bersama Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat sebagai langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk evakuasi warga terdampak dan penanganan lapangan.
Dalam kesempatan itu, bupati mendukung penuh arahan Gubernur Jabar terkait penghentian sementara izin perumahan untuk dievaluasi kembali. “Meskipun telah sesuai tata ruang, apabila berpotensi merusak lingkungan. Penanganan banjir di Bandung Raya ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antar kabupaten/kota,” terang bupati.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung normalisasi sungai, pelebaran alur sungai, serta relokasi warga yang bermukim di bantaran dan pinggiran sungai, khususnya di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan unsur pentahelix, karena penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata.
