Peninjauan Lokasi dan Monitoring Lanjutan Bencana Longsor Wilayah Kecamatan Arjasari
Wargi Kabupaten Bandung..
Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan peninjauan langsung sekaligus monitoring lanjutan terhadap penanganan bencana longsor di Kecamatan Arjasari, tepatnya di Desa Wargaluyu, Kamis (11/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Basarnas Jawa Barat, BPBD Kab. Bandung, serta unsur relawan dan perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan hasil evaluasi bersama Basarnas Jawa Barat terkait perkembangan proses pencarian korban sejak kejadian longsor pada 5 Desember 2025. Berdasarkan laporan Basarnas, upaya pencarian oleh tim gabungan telah dilaksanakan secara intensif dengan dukungan berbagai peralatan, namun hingga hari ini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan tiga korban yang diduga masih tertimbun.
Selain aspek pencarian, bupati juga menekankan pentingnya penanganan pascabencana. Pemkab Bandung akan memberikan bantuan biaya kontrakan selama tiga bulan kepada warga yang tinggal di kawasan rawan maupun terdampak langsung, sambil menunggu kondisi dinyatakan aman. Mulai besok, tim akan melakukan asesmen untuk menentukan jumlah rumah yang perlu mendapatkan bantuan tersebut.
Terkait rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat longsor, bupati menyampaikan bahwa proses relokasi sudah dipersiapkan. Pemkab Bandung, bersama dukungan bantuan lahan dan pembangunan enam unit rumah dari Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, akan memulai pembangunan rumah pengganti bagi warga terdampak. Dua unit tambahan untuk rumah yang berada di zona rawan juga akan dibangunkan oleh pemerintah daerah. Seluruh rumah relokasi akan dibangun di lokasi aman yang tetap berada di wilayah Desa Wargaluyu.
“Mulai besok pembangunan rumah pengganti kita laksanakan. Lokasinya tetap di Desa Wargaluyu, namun pada titik yang aman dari potensi longsor,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa relawan yang bertugas dalam perpanjangan pencarian berjumlah 30 orang, dengan seluruh kebutuhan logistik, termasuk konsumsi, disiapkan oleh pemerintah daerah.
