Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Evaluasi Dukungan Pemda Dalam Program 3 Juta Rumah & Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025
Wargi Kabupaten Bandung..
Sekda, Cakra Amiyana, mewakili Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI melalui zoom meeting di Command Center Kab. Bandung, Senin (8/9/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan tiga pokok pembahasan, yaitu situasi terkini yang memerlukan kebijakan inovatif daerah, percepatan penanganan kemiskinan, serta langkah-langkah pengendalian inflasi. Mendagri mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional, bahkan mencatat deflasi dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen year on year.
Terkait dinamika aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa pada Agustus 2025, Mendagri menegaskan pentingnya penanganan sesuai UU No. 9 Tahun 1998 dan aturan penanganan konflik sosial melalui tiga tahap, yakni pencegahan, penghentian aksi kekerasan, serta penanganan pasca konflik dengan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Ia juga mendorong kepala daerah untuk rutin menggelar rapat Forkopimda sebagai langkah strategis menjaga kondusivitas serta membangun komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat melalui dialog.
Selain itu, Mendagri mengingatkan agar kepala daerah lebih dekat dengan masyarakat, menjauhi gaya hidup mewah, serta menaruh empati terhadap kondisi masyarakat bawah.
Mendagri juga terus menggalakkan program pasar murah, penyaluran bantuan sosial, serta penundaan kegiatan seremonial yang berpotensi menghamburkan anggaran.
Mendagri menegaskan dukungan program pembangunan 3 juta rumah hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, meliputi penyediaan rusunawa, rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga yang tinggal di kawasan tidak layak huni.
Sekda melalui arahan bupati, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dan menegaskan komitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan penanganan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial melalui koordinasi Forkopimda dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.
