Peninjauan Lokasi dan Monitoring Kebencanaan Banjir dan Longsor
Wargi Kabupaten Bandung…
Sebagai respons cepat atas meningkatnya intensitas hujan tinggi yang melanda Kabupaten Bandung, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Bandung. Didampingi Sekda Cakra Amiyana, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala Pelaksana BPBD serta pihak terkait lainnya, wabup memulai peninjauan dari Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang yang jadi salah satu lokasi dengan dampak terparah.
Di Bandasari, wabup menyampaikan bahwa terdapat sedikitnya tiga rumah warga yang terdampak longsor. Pemkab Bandung telah menyalurkan bantuan awal dan memastikan bantuan lanjutan segera menyusul sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem di Bandung Raya terjadi serempak di beberapa wilayah, sehingga koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi terus diperkuat.
Terkait kemungkinan relokasi warga, wabup menyebutkan, jika melihat kondisi rumah dan kontur tanah yang retak, relokasi bagi warga terdampak di Bandasari sangat diperlukan demi keselamatan. Ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama jika intensitas hujan kembali tinggi pada malam hari. “Kalau curah hujan besar lagi, area rawan harus dikosongkan sementara,” ujarnya.
Pihaknya hingga saat ini tercatat 73 KK mengungsi, dan upaya penanganan terus dilakukan agar jumlah pengungsi tidak bertambah.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke wilayah Dayeuhkolot, salah satu titik yang terdampak banjir cukup parah. Sekda menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan delapan unit pompa untuk mempercepat pengeluaran air ketika elevasi Sungai Citarum turun. BPBD juga telah mengoperasikan perahu evakuasi serta menyiapkan titik pengungsian dan dapur umum di beberapa lokasi.
Berdasarkan data yang dihimpun, sementara ini menunjukkan sebanyak 9.240 kepala keluarga (KK) atau 25.918 jiwa terdampak di Dayeuhkolot, dengan 99 KK (307 jiwa) yang harus mengungsi ke tempat aman. Wabup terus mendorong proses assessment lapangan yang dilakukan oleh BPBD bersama perangkat daerah terkait lainnya.
