Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Wilayah Jawa Barat
Wargi Kabupaten Bandung…
Sekda Cakra Amiyana menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Wilayah Jawa Barat yang diselenggarakan di Bale Gemah Ripah Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk jajaran dinas terkait. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar daerah dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelayakan operasional kendaraan, serta menjaga kondisi infrastruktur jalan agar tetap optimal.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa Pemprov Jabar menetapkan kebijakan baru berupa penyediaan layanan terpadu di setiap pos jalan provinsi, yang dilengkapi dengan mobil derek, ambulans dengan tenaga medis, kendaraan kontrol Penerangan Jalan Umum (PJU), serta mobil pemadam kebakaran.
Gubernur juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang hasil tambang agar tidak melebihi kapasitas muatan (overload). Seluruh lokasi pertambangan di Jawa Barat diwajibkan memiliki timbangan yang terkoneksi langsung dengan Dinas Perhubungan dan pengelola jalan tol. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Selain itu, dalam aspek pengujian kendaraan bermotor (KIR), gubernur menegaskan bahwa pengujian wajib dilakukan di bengkel resmi yang telah tersertifikasi, dan pihak yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pidana.
Sekda Kabupaten Bandung menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menyampaikan komitmen Pemkab Bandung untuk mendukung penuh upaya pemprov dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib. Pemkab Bandung akan menyesuaikan kebijakan daerah terkait pengujian kendaraan, penataan jalur angkutan tambang, serta peningkatan sarana prasarana jalan agar selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat.
