Rapat Koordinasi Terkait Bencana Alam
Wargi Kabupaten Bandung….
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin rapat terkait penanganan bencana alam yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Soreang, Rabu (4/2/2026). Rapat tersebut membahas rekapitulasi rekomendasi kebencanaan sekaligus progres tindak lanjut hasil asesmen lapangan di sejumlah lokasi terdampak.
Dalam arahannya, bupati menegaskan bahwa setiap hasil asesmen lapangan harus ditindaklanjuti secara konkret. Ia meminta BPBD dan dinas terkait lainnya agar seluruh titik kerusakan dicatat secara rinci, meliputi lokasi (lokus), jenis kerusakan, pekerjaan yang telah dilakukan, serta besaran anggaran yang telah dialokasikan.
Sebagai informasi, sejumlah perangkat daerah telah melakukan langkah penanganan sesuai kewenangannya. BPBD Kabupaten Bandung mencatat telah mengirimkan 166 surat rekomendasi dengan total 754 objek kerusakan sejak Januari 2025 hingga Januari 2026, serta terus melakukan pemantauan di wilayah rawan bencana, termasuk longsor di Tribaktimulya Pangalengan dan banjir di Rancaekek. BPBD juga mengidentifikasi kewenangan teknis penanganan serta mendorong tindak lanjut terhadap infrastruktur prioritas seperti Jembatan Pasigaran.
Kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melaksanakan penanganan pascabencana melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan trauma healing, serta tetap memberikan layanan kesehatan meski menghadapi keterbatasan sarana pendukung darurat. Disperkimtan Kabupaten Bandung juga telah menyiapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 540 unit yang akan dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026, termasuk penanganan rumah terdampak di Tribaktimulya Pangalengan dengan skema relokasi dan penyediaan material bangunan.
Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bandung menjalankan fungsi sebagai garda terdepan penanganan bencana dengan dukungan Tagana dan pengelolaan logistik melalui aplikasi Sistem Logistik Bencana (SiLoBa), serta melaksanakan kegiatan trauma healing bagi korban bencana. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung terus menangani kejadian kebakaran permukiman dan fasilitas pendidikan yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Sementara, DPUTR Kabupaten Bandung melaksanakan rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana dengan memperbaiki sebagian dari 170 titik kerusakan jalan dan melakukan penanganan pada saluran yang rusak akibat bencana. Upaya lainnya telah dilakukan olej BKAD untuk mendorong percepatan penyusunan kebutuhan anggaran penanganan bencana melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).