Bupati Bandung Dampingi Menteri PM RI Dalam Dialog Interaktif Bersama Koperasi, UMKM, Petani Muda dan Santri Al-Ittifaq
Wargi Kabupaten Bandung..
Bupati Bandung Dadang Supriatna mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI, A. Muhaimin Iskandar, dalam Dialog Interaktif Bersama Koperasi, Pelaku UMKM, Petani Muda dan Santri bertema “Koperasi Berdaya: Menggerakkan Ekonomi Bangsa” di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Rabu (5/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM mengapresiasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang dinilainya telah berhasil membangun ekosistem ekonomi pesantren yang terintegrasi. “Al-Ittifaq bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat ekonomi, pelatihan, dan bisnis yang mampu menghubungkan rantai pasok dari hulu ke hilir,” ujarnya. Ia pun menetapkan Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat serta inspirasi bagi pengembangan ekonomi kerakyatan nasional.
Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan Al-Ittifaq menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong replikasi model pemberdayaan pesantren di berbagai daerah dengan dukungan kebijakan yang memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian.
Menko PM menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara untuk memperkuat ekonomi rakyat. “Saya minta Badan Gizi Nasional tidak lagi menggunakan produk impor dalam program Makanan Bergizi Gratis. Semua kebutuhan harus mengandalkan produk lokal, terutama dari UMKM dan koperasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik penetapan Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat oleh Menko PM. “Langkah ini sejalan dengan semangat Pemkab Bandung dalam memperkuat ekonomi berbasis pesantren, pertanian, dan koperasi melalui program pemberdayaan masyarakat desa,” tutur Bupati.
Melalui kegiatan ini, bupati berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pesantren dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang mandiri dan berkeadilan.
